Prediksi Pemilu 2014

Banyaknya kader-kader partai politik yang terlibat kasus korupsi, menunjukkan ada yang salah dalam sistem perpolitikan Indonesia. Terakhir, Sebelum dugaan penerimaan suap menghantam, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diperkirakan bakal terjun bebas pada Pemilu 2014. Demikian survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Partai Demokrat yang dirundung dugaan korupsi sepanjang 2012 juga diperkirakan bernasib sama suramnya dengan PKS. Partai Golkar dan PDI Perjuangan yang tampaknya bakal mendulang "keuntungan" dari gonjang-ganjing dunia politik dan hukum.
"Partai Golkar menempati posisi tertinggi, dengan perolehan 21,3 persen," kata Direktur Riset SMRC, Djayadi Hanan, di Jakarta, Minggu (3/2/2013). PDI Perjuangan menempati peringkat kedua survei dengan 18,2 persen suara responden.
Partai Demokrat yang merajai Pemilu 2009 dalam survei ini tergambar mengalami jatuh bebas. Suara responden hanya 8,3 persen. Hasil survei dipaparkan dengan tajuk "Kinerja Pemerintah dan Partai, Tren Anomali 2012-2013".
Survei SMRC melibatkan 1.220 responden di seluruh Indonesia. Hasil survei menggunakan rentang kesalahan plus-minus 3 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah "partai apa yang akan dipilih jika pemilu dilaksanakan sekarang?".  Survei SMRC memetakan partai yang cenderung mengalami kenaikan signifikan selama tiga tahun terakhir, yakni Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Nasdem. Suara untuk Partai Gerindra dalam survei bahkan terus naik sampai di kisaran 7,2 persen. Menyusul kemudian Partai Nasdem dengan 5,2 persen. Di antara Partai Gerindra dan Nasdem terdapat Partai Kebangkitan Bangsa dengan 5,6 persen.  "Partai yang cenderung mengalami penurunan tajam selama setahun terakhir adalah Partai Demokrat dan PKS," ujar Hanan. PKS terpuruk ke posisi delapan dalam survei dengan 2,7 persen suara.

Dukungan suara responden untuk PKS bahkan di bawah dukungan untuk Partai Persatuan Pembangunan yang mendulang 4,1 persen. Namun, suara PKS masih melampaui Partai Amanat Nasional (PAN) yang mendulang 1,5 persen suara dan Partai Hanura yang mendapatkan 1,4 persen suara. Semua Parpol Bermasalah
Menurut Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PuSAKO) Universitas Andalas Feri Amsari, kewenangan DPR yang berisi kader partai politik harus dibatasi. “Semua parpol bermasalah,” katanya kepada ROL, Rabu (6/2). Feri menuturkan meratanya kasus korupsi yang menimpa parpol, mengindikasikan tidak satupun parpol yang bertujuan menyejahterakan rakyat Indonesia melalui kader-kadernya di parlemen. Sehingga, harus ada yang dibenahi dalam sistem kepartaian dan parlemen di Indonesia.
Keadaan akan diperparah jika lembaga penegak hukum. Terutama KPK diintervensi pejabat negara yang berasal dari parpol. Apalagi, setiap partai memiliki kehendak dan tujuan politik masing-masing. Sehingga, jika ada partai yang melaporkan kasus korupsi ke KPK, semata-mata untuk menghancurkan partai politik yang dihancurkan. Jadi, bukan murni untuk upaya pemberantasan korupsi. Sementara itu  Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), Ibramsjah mengatakan kasus korupsi proyek Alquran dan PON Riau juga telah menjerat sejumlah kader dan petinggi Golkar. Korupsi sebagai kejahatan kerah putih tidak mungkin dilakukan seorang diri. "Bisa saja menyeret petinggi Golkar yang lain," kata Ibramsjah.
Dalam kasus korupsi proyek PON Riau --yang disebut-sebut melibatkan Gubernur Riau Rusli Zaenal-- misalnya, bisa saja kasus ini akan menyeret petinggi Golkar yang ada di DPR. Karena dalam proyek-proyek besar biasanya dilakukan kongkalikong antara eksekutif dan legislatif. Pun dengan kasus korupsi Alquran. "Misalnya Rusli, siapa partnernya di parlemen? Itu yang mesti dicari KPK," katanya seraya memberikan saran.
Begitu juga dengan PKS. Pascapenetapan dan penahanan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq terkait dugaan suap impor daging sapi, membuka mata yang selama ini tertutup di balik slogan partai politik (parpol) Islam. Mengingat, selama ini parpol Islam yang melulu disajikan adalah simbol ke-Islam-an itu sendiri. Bahkan, bisa dikatakan tanpa sedikit pun melirik etika Islam. "Partai politik (parpol) itu hanya ingin memanfaatkan masyarakat, bukan memberikan manfaat. Parpol tersebut hanya ingin mendapatkan apa yang mereka inginkan," ujar pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Muhammad Anis, di Yogyakarta. “Jadi, yang penting adalah bagaimana parpol itu bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Parpol jangan menjadikan Islam hanya sebagai 'gincu' untuk menarik masyarakat," kata Anis yang juga Ketua Program Doktor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Sedangkan Direktur Program Pascasarjana UMY Gunawan Budianto mengatakan masyarakat sekarang semakin cerdas. Orang tidak akan berpegang pada simbol belaka. "Artinya, parpol itu bisa menjadikan Islam bukan hanya sebagai simbol, tetapi sebagai sebuah sumber moral. Jika parpol berani seperti itu, maka saya bisa nyatakan bahwa simbol Islam tersebut tidak perlu, tetapi yang diperlukan adalah etika Islam," bebernya. Menurut dia, parpol seharusnya betul-betul melakukan proses pembelajaran Islam, sehingga mampu membuktikan Islam itu sebagai sumber moral. "Sumber itu bisa memberikan jasa moral bagi yang ada. Islam seharusnya dijadikan sumber nilai yang bisa dipakai oleh semua orang," kata Gunawan.
Pengamat Politik dari Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, menilai posisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan terlempar pada Pemilu 2014 mendatang."Posisi PKS akan sulit pada Pemilu 2014, padahal sebelumnya partai itu diprediksikan pada posisi ketiga setelah Golkar dan PDI Perjuangan," kata Ray, di Jakarta, Rabu (30/1) malam.
Pernyataan tersebut menyusul ditetapkan Presiden PKS yang juga anggota DPR, Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait proyek suap impor daging sapi. "Justru dengan kasus ini akan memuluskan Gerindra dan Nasdem. PKS akan terlempar dari empat besar itu karena tinggi sekali dampaknya," kata dia lagi.

Menurut Ray, kasus tersebut juga akan berimbas pada Pilkada Jawa Barat. "Sedikit banyak akan berperngaruh. Posisi Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki lebih terbuka jalannya, karena kader PKS kena kasus. Nanti akan memperlihatkan sinyal dalam Pilkada Jabar itu," ujar dia.