Prediksi Pemilu 2014

Banyaknya kader-kader partai politik yang terlibat kasus korupsi, menunjukkan ada yang salah dalam sistem perpolitikan Indonesia. Terakhir, Sebelum dugaan penerimaan suap menghantam, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diperkirakan bakal terjun bebas pada Pemilu 2014. Demikian survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Partai Demokrat yang dirundung dugaan korupsi sepanjang 2012 juga diperkirakan bernasib sama suramnya dengan PKS. Partai Golkar dan PDI Perjuangan yang tampaknya bakal mendulang "keuntungan" dari gonjang-ganjing dunia politik dan hukum.
"Partai Golkar menempati posisi tertinggi, dengan perolehan 21,3 persen," kata Direktur Riset SMRC, Djayadi Hanan, di Jakarta, Minggu (3/2/2013). PDI Perjuangan menempati peringkat kedua survei dengan 18,2 persen suara responden.
Partai Demokrat yang merajai Pemilu 2009 dalam survei ini tergambar mengalami jatuh bebas. Suara responden hanya 8,3 persen. Hasil survei dipaparkan dengan tajuk "Kinerja Pemerintah dan Partai, Tren Anomali 2012-2013".
Survei SMRC melibatkan 1.220 responden di seluruh Indonesia. Hasil survei menggunakan rentang kesalahan plus-minus 3 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah "partai apa yang akan dipilih jika pemilu dilaksanakan sekarang?".  Survei SMRC memetakan partai yang cenderung mengalami kenaikan signifikan selama tiga tahun terakhir, yakni Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Nasdem. Suara untuk Partai Gerindra dalam survei bahkan terus naik sampai di kisaran 7,2 persen. Menyusul kemudian Partai Nasdem dengan 5,2 persen. Di antara Partai Gerindra dan Nasdem terdapat Partai Kebangkitan Bangsa dengan 5,6 persen.  "Partai yang cenderung mengalami penurunan tajam selama setahun terakhir adalah Partai Demokrat dan PKS," ujar Hanan. PKS terpuruk ke posisi delapan dalam survei dengan 2,7 persen suara.

Dukungan suara responden untuk PKS bahkan di bawah dukungan untuk Partai Persatuan Pembangunan yang mendulang 4,1 persen. Namun, suara PKS masih melampaui Partai Amanat Nasional (PAN) yang mendulang 1,5 persen suara dan Partai Hanura yang mendapatkan 1,4 persen suara. Semua Parpol Bermasalah
Menurut Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PuSAKO) Universitas Andalas Feri Amsari, kewenangan DPR yang berisi kader partai politik harus dibatasi. “Semua parpol bermasalah,” katanya kepada ROL, Rabu (6/2). Feri menuturkan meratanya kasus korupsi yang menimpa parpol, mengindikasikan tidak satupun parpol yang bertujuan menyejahterakan rakyat Indonesia melalui kader-kadernya di parlemen. Sehingga, harus ada yang dibenahi dalam sistem kepartaian dan parlemen di Indonesia.
Keadaan akan diperparah jika lembaga penegak hukum. Terutama KPK diintervensi pejabat negara yang berasal dari parpol. Apalagi, setiap partai memiliki kehendak dan tujuan politik masing-masing. Sehingga, jika ada partai yang melaporkan kasus korupsi ke KPK, semata-mata untuk menghancurkan partai politik yang dihancurkan. Jadi, bukan murni untuk upaya pemberantasan korupsi. Sementara itu  Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), Ibramsjah mengatakan kasus korupsi proyek Alquran dan PON Riau juga telah menjerat sejumlah kader dan petinggi Golkar. Korupsi sebagai kejahatan kerah putih tidak mungkin dilakukan seorang diri. "Bisa saja menyeret petinggi Golkar yang lain," kata Ibramsjah.
Dalam kasus korupsi proyek PON Riau --yang disebut-sebut melibatkan Gubernur Riau Rusli Zaenal-- misalnya, bisa saja kasus ini akan menyeret petinggi Golkar yang ada di DPR. Karena dalam proyek-proyek besar biasanya dilakukan kongkalikong antara eksekutif dan legislatif. Pun dengan kasus korupsi Alquran. "Misalnya Rusli, siapa partnernya di parlemen? Itu yang mesti dicari KPK," katanya seraya memberikan saran.
Begitu juga dengan PKS. Pascapenetapan dan penahanan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq terkait dugaan suap impor daging sapi, membuka mata yang selama ini tertutup di balik slogan partai politik (parpol) Islam. Mengingat, selama ini parpol Islam yang melulu disajikan adalah simbol ke-Islam-an itu sendiri. Bahkan, bisa dikatakan tanpa sedikit pun melirik etika Islam. "Partai politik (parpol) itu hanya ingin memanfaatkan masyarakat, bukan memberikan manfaat. Parpol tersebut hanya ingin mendapatkan apa yang mereka inginkan," ujar pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Muhammad Anis, di Yogyakarta. “Jadi, yang penting adalah bagaimana parpol itu bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Parpol jangan menjadikan Islam hanya sebagai 'gincu' untuk menarik masyarakat," kata Anis yang juga Ketua Program Doktor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Sedangkan Direktur Program Pascasarjana UMY Gunawan Budianto mengatakan masyarakat sekarang semakin cerdas. Orang tidak akan berpegang pada simbol belaka. "Artinya, parpol itu bisa menjadikan Islam bukan hanya sebagai simbol, tetapi sebagai sebuah sumber moral. Jika parpol berani seperti itu, maka saya bisa nyatakan bahwa simbol Islam tersebut tidak perlu, tetapi yang diperlukan adalah etika Islam," bebernya. Menurut dia, parpol seharusnya betul-betul melakukan proses pembelajaran Islam, sehingga mampu membuktikan Islam itu sebagai sumber moral. "Sumber itu bisa memberikan jasa moral bagi yang ada. Islam seharusnya dijadikan sumber nilai yang bisa dipakai oleh semua orang," kata Gunawan.
Pengamat Politik dari Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, menilai posisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan terlempar pada Pemilu 2014 mendatang."Posisi PKS akan sulit pada Pemilu 2014, padahal sebelumnya partai itu diprediksikan pada posisi ketiga setelah Golkar dan PDI Perjuangan," kata Ray, di Jakarta, Rabu (30/1) malam.
Pernyataan tersebut menyusul ditetapkan Presiden PKS yang juga anggota DPR, Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait proyek suap impor daging sapi. "Justru dengan kasus ini akan memuluskan Gerindra dan Nasdem. PKS akan terlempar dari empat besar itu karena tinggi sekali dampaknya," kata dia lagi.

Menurut Ray, kasus tersebut juga akan berimbas pada Pilkada Jawa Barat. "Sedikit banyak akan berperngaruh. Posisi Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki lebih terbuka jalannya, karena kader PKS kena kasus. Nanti akan memperlihatkan sinyal dalam Pilkada Jabar itu," ujar dia.

Dibalik Kasus Suap Impor Daging Sapi

Menurut pengamat politik Prof Dr Tjipta Lesmana , kasus suap daging impor ini disinyalir untuk menutupi sederet kasus-kasus yang menimpa beberapa pesohor dan petinggi negeri ini, dari Century, Hambalang, BLBI, dan lainnya, terakhir kasus manipulasi pajak keluarga SBY yang diungkap pertama kali oleh The Jakarta Post, Rabu (30/1/2013), memaksa kasus suap daging sapi impor yang sudah lama disiapkan untuk dimunculkan yang tadi disebutkan—terutama kasus terakhir: manipulasi pajak keluarga SBY. Hanya, memang, entah lantaran digarap terburu-buru karena mengejar waktu atau seperti dikatakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Dr Jimly Ash-Shiddiqie adanya faktor kebodohan (rakyat merdeka online, 31/1/2013), proses penetapan tersangka hingga penangkapan dan penahanannya pun tampak janggal di mata publik. Jimly khawatir keberanian KPK ini karena didasari atas kebodohan. Kalau sampai pedang keadilan diserahkan kepada orang bodoh, menurutnya, itu sangat berbahaya.

"Jangan sampai begitu. Menegakkan keadilan itu kan sebagian juga seni. (Luthfi) belum diperiksa kok dijadikan sebagai tersangka. Mbok ditunggu seminggu kalau memang ada alat bukti. Ini kan soal kecerdikan. Jadi ini penegak hukumnya agak bodoh. Bisa karena bodoh, bisa karena goblok…," tandasnya. Ya, seperti disebut tadi, entah karena diburu waktu yang mengharuskan skenarionya seperti itu atau faktor kebodohan seperti dikatakan Prof Jimly, yang terang ada beberapa hal yang janggal.

1. KPK mengaku sebelumnya sudah mendapat informasi bahwa akan ada transaski (suap) pada Selasa (29/1/2013) siang di kantor PT Indoguna Utama. Pertanyaannya, kenapa kemudian KPK tidak menangkap langsung saat transaksi suap terjadi? Bukankah ini lebih meyakinkan? KPK malah melakukan penangkapan pada malam hari di saat penerima suap (AF) tengah berada di sebuah hotel bersama seorang wanita yang belakangan diketahui mahasiswi sebuah perguruan tinggi swasta.
2.  Ada penilaian publik, bahwa skenario yang mengandung unsur cewek cantiknya dalam "operasi" ini harus dimunculkan. Andai KPK menangkap saat transaksi suap berlangsung, maka dipastikan tak ada berita AF ditangkap saat berdua dengan seorang wanita cantik di dalam kamar hotel dengan busana minim. Beberapa satsiun televisi berulang-ulang memutar dan memberitakan soal perempuan cantik ini. Bisakah kita menepis dugaan bahwa unsur perempuan cantik ini dalam rangka makin mendramatisir beginilah partai Islam! Citranya makin hancur. Ada pesan yang ingin diblowup dalam episode di bagian cerita ini, yakni: lha, partai dakwah, sudah kena kasus suap, eh malah ada unsur ceweknya pula. Imej tentu kian buruk. Itu pesan khususnya.Jadi, kembali pada pertanyaan, mengapa ditangkapnya harus di hotel, bukan pada saat transaksi suap berlangsung, sebagaimana dilakukan KPK selama ini (tertangkap tangan)?
3. Ketiga, ini juga jadi pertanyaan banyak pihak, Luthfi Hasan tidak tertangkap tangan, tapi kenapa langsung dijadikan tersangka? Yang sudah-sudah langsung jadi tersangka saat tertangkap tangan memberi dan menerima suap, sementara Luthfi Hasan tidak ada saat transaksi suap terjadi. 
4.  Keempat, siapa sebenarnya AF penerima suap dari pimpinan perusahaan pengimpor daging sapi itu? AF disebut-sebut kurir dan orang dekatnya Luthfi. Tentu agak risih mendengar partai Islam kok kadernya mau disuguhi cewek yang kini disebut sebagai gratifikasi seks? Namun Hidayat Nur Wahid menyebut AF bukan anggota atau kader PKS. Mantan Presiden PKS ini juga menyebut ada konspirasi terhadap PKS. Lantas, siapa yang menskenariokan AF dekat dan sebagai orang kepercayaan Luthfi? Sejak kapan penggarapan ini berlangsung?

Asik Pejabat Negara Naik Gaji

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) berharap gaji pejabat naik pada tahun ini. Mulai dari presiden, wakil presiden, menteri, anggota MPR-DPR, gubernur serta bupati-walikota. "Harapannya di atas gaji Sekda (Sekretaris Daerah -red)," kata Menpan dan RB Azwar Abubakar di Jakarta, Rabu (30/1/2013). Azwar menyebutkan gaji pokok menteri saat ini senilai Rp 6 juta. Jika digabung dengan tunjangan menjadi Rp 19,6 juta. Padahal, UU Nomor 43/1999 pasal 76 ayat (2) menyebutkan tunjangan tidak boleh melebihi gaji pokok."Jika gaji pokok Rp 4 juta, sementara tunjangan Rp 40 juta, kenaikan gaji pokok bisa Rp 50 juta, negara bisa teriak," katanya.

Menurut dia, kenaikan gaji tersebut juga sesuai dengan kinerja pejabat negara. "Tugas kami kan dinamis harus bergerak ke sana kemari, ke daerah satu dan yang lain. Jadi gaji dan tunjangan yang hanya sejumlah tersebut, ya sulit. Ini dilematis karena masyarakat takut beranggapan lain," katanya. Menurut dia, jika gaji pokok tidak boleh melebihi tunjangan akan menyulitkan pembayaran dana pensiun. Namun, dia mengaku akan memproses kenaikan gaji tersebut agar sesuai dengan kinerja pejabat. "Kenaikan tunjangan ini signifikan. Perlu dipikirkan dan disesuaikan dengan bobot dan tolok ukur kerja. Kenaikan gaji menteri menjadi Rp 20-25 juta rupiah," cetusnya.

Ia mengaku sudah melakukan penghitungan. Namun, belum bisa menyampaikan perhitungan tersebut karena harus dibicarakan lebih lanjut. "Kenaikan ini juga bertujuan agar pejabat tidak korupsi dengan menerima tunjangan yang layak," katanya.

 wkwkwk  korupsi bukan krn gaji kurang besar, tp karena akhlak & moralnya yg kurang. ana-ana wae ki.

Aceng Nikah Lagi ?

Bupati Garut, Jawa Barat Aceng HM Fikri ini memang tak ada matinya. Belum lagi masalah pemakzulan dirinya dari kursi Bupati selesai, Sang Bupati ini pun disebut-sebut sudah menikah lagi.

Siapa perempuan yang berbahagia itu, rumornya tak lain dari kalangan tim pengacaranya yang tengah mati-matian membela dia agar tak dilengserkan oleh pihak legislatif.

Kabar pernikahan Aceng itu beredar sejak Jumat (25/1) dan menyebut bahwa istri baru Aceng itu langsung dibelikan satu unit Toyota Innova secara tunai.

Namun, berita pernikahan Aceng itu dibantah pengacara Aceng, Ujang Suja’i Tuojiri, seperti sebagaimana dikorfirmasi Kompas.com, Jumat siang.

“Tidak betul itu. Tak ada anggota tim pengacaranya yang wanita. Pengacaranya hanya dua orang, saya dan Eggi Sudjana,” jawab Ujang.

Seperti diberitakan, Bupati Garut Aceng HM Fikri dinyatakan harus lengser dari jabatannya setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan pemakzulan yang diajukan DPRD Kabupaten Garut terkait kasus pernikahan singkatnya dengan remaja bernama Fani Oktora.

Pukulan Telak PKS

Menjelang Pemilu 2014 ini partai politik peserta pemilu sudah berkonsilidasi untuk berupaya meraih kesuksesan di Pemilu 2014. Tetapi di tengah-tengah merapatkan barisan tersebut, ada sejumlah parpol yang seolah telah mengalami penurunan kepercayaan dari mayarakat. Yang pertama jelas Partai Demokrat, partai ini diperkirakan akan mengalami penurunan perolehan suara pada Pemilu 2014. Kasus korupsi besar yang menjerat kader dan politisi Demokrat akan sangat membantu musuh-musuh poltik Partai Demokrat untuk dijadikan senjata untuk menjatuhkan kepercayaan masyarakat, jejak rekam kasus-kasus tersebut akan digunakan untuk ajang kampaye partai-partai lawan politik Partai Demokrat. Tercatat ada 14 Politisi Partai Demokrat yang terjerat kasus korupsi, dan paling menghebohkan adalah skandal Wisma Atlet Hambalang yang menjerat Petinggi-petinggi Partai Demokrat.

Partai yang kedua yang akan mengalami pukulan telak di Pemilu 2014 adalah Partai Amanat Rakyat ( PAN ), ya setelah Amin Rais menepi, kini PAN menjadi seolah kehilangan wibawa, banyak kasus-kasus korupsi walau tidak sebesar dan sebanyak Partai Demokrat, tetapi ini telah membuat kepercayaan masyarakat kian menurun kepada PAN, yang paling menonjol adalah kasus korupsi  Wa Ode Nurhayati. Kasus Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) ini sangat mencuat, dikarenakan Wa Ode sebagai calo anggaran pada Banggar DPR RI pada DPPID, kalau kasus ini dikuak bukan mustahil nama-nama Politisi dari PAN yang lain akan terungkap bahkan politisi-politisi dari partai selain PAN yang ikut bermain di Banggar akan terkuak. 

Yang terakhir adalah Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ), seakan tidak mau kalah dengan Partai Demokrat dan PAN, PKS pun dengan tidak tanggung-tanggung, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq dicokok KPK telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap impor sapi. Ini sangat mengejutkan semua pihak, dikarenakan PKS yang selama ini garang pada korupsi ternyata Presiden PKS justru terlibat korupsi, jelas sekali ini merupakan pukulan yang teramat amat keras bagi PKS, apalagi kalau kasus korupsi impor sapi terungkap, maka presepsi masyakat akan mengatakan, “ Presidenya aja Korupsi apalagi anak buahnya “.

PESERTA PEMILU 2014

Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan sebanyak 10 partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum tahun 2014. Hal itu tercantum dalam Surat Keputusan KPU Nomor 05/KPTS/KPU tahun 2013 tentang penetapan parpol peserta pemilu 2014. Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan bahwa sebanyak 24 partai politik tidak memenuhi syarat melaju sebagai peserta Pemilu pada 2014.

"Perubahan keputusan ini dapat dilakukan berdasarkan keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung," kata Husni yang membacakan ketetapan.

Berikut adalah sejumlah nama parpol yang lolos verifikasi menjadi peserta Pemilu 2014:

1. Partai Amanat Nasional
2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3. Partai Demokrat
4. Partai Gerakan Indonesia Raya
5. Partai Golongan Karya
6. Partai Hati Nurani Rakyat
7. Partai Keadilan Sejahtera
8. Partai Kebangkitan Bangsa
9. Partai Nasional Demokrat
10. Partai Persatuan Pembangunan

Dan setelah pengudian nomor urut partai susunan partai peserta Pemilu 2014 adalah :

Nomor urut 1: Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem)
Nomor urut 2: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Nomor urut 3: Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Nomor urut 4: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
Nomor urut 5: Partai Golongan Karya (Partai Golkar)
Nomor urut 6: Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra)
Nomor urut 7: Partai Demokrat
Nomor urut 8: Partai Amanat Nasional (PAN)
Nomor urut 9: Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Nomor urut 10: Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura)

Sementara itu sebanyak 24 partai yang tidak lolos verifikasi menjadi peserta Pemilu 2014 terdiri atas:

1. Partai Bulan Bintang
2. Partai Demokrasi Pembaharuan
3. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
4. Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru
5. Partai Peduli Rakyat Nasional
6. Partai Persatuan Nasional
7. Partai Bhinneka Indonesia
8. Partai Buruh
9. Partai Damai Sejahtera
10. Partai Demokrasi Kebangsaan
11. Partai Karya Peduli Bangsa
12. Partai Karya Republik
13. Partai Kebangkitan Nasional Ulama
14. Partai Kedaulatan
15. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia
16. Partai Kongres
17. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia
18. Partai Marhaenisme
19. Partai Nasional Republik
20. Partai Penegak Demokrasi Indonesia
21. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia
22. Partai Republik
23. Partai Republika Nusantara
24. Partai Serikat Independen.\